Gundala Kena Sanksi, Joko Anwar: Bubarkan KPI

Jakarta, Insertlive - Promosi film garapan terbaru Joko Anwar, Gundala, mendapatkan surat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Joko Anwar, selaku sutradara Gundala mengutarakan bahwa dirinya kecewa mengenai teguran tersebut. 

Joko pun menuliskan kekecewaan pada status di akun Twitter pribadinya.  Joko berasumsi bahwa kata 'bangsat' mungkin menjadi cikal-bakal teguran tersebut.


Padahal jika ditelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'bangsat' memiliki arti kutu busuk atau kepinding. Selain itu, kata tersebut juga bermakna pada orang yang bertabiat jahat seperti orang yang suka mencuri, mencopet, maling dan lainnya.

Joko Anwar/ Foto: Putu Rida

Menanggapi teguran tersebut, Joko Anwar yang ditemui insertlive enggan berkomentar mengenai sanksi yang diterima Gundala. Namun, Joko tak habis pikir jika kartun Spongebob Squarpants saja tak lulus sensor, apakah lembaga tersebut masih harus dipercaya?

"Saya sih bukan mempermasalahkan promo Gundala yang kena sanksi KPI ya, tapi kayak program-program Spongebob kena sanksi menurut saya kalau sampai ada satu lembaga yang bisa memberi statement bahwa tayangan seperti Spongebob itu adalah tayangan yang melanggar norma-norma, itu sih menurut saya lembaga tersebut tidak usah dipercaya ketika mereka menilai apapun di dunia ini karena sudah nggak make sense sih," ucap Joko Anwar.

Dia melanjutkan pemikirannya bahwa masyarakat masa kini sudah pintar untuk memilah mana yang patut untuk ditonton, mana yang tidak. Hadirnya lembaga tersebut (KPAI) seolah mengatur dan mengekang masyarakat dalam menentukan tontonan apa yang harus mereka lihat.

"Yang namanya penyensoran, pelarangan, atau pengenaan sanksi terhadap tontonan-tontonan itu tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terberdayakan," lanjut pria itu.

Pilihan Redaksi Joko Anwar: Alhamdulillah, Gundala Menembus Hollywood, Sindir Livi Zheng? Tayang di TIFF 2019, 'Gundala' Dapat Sambutan Meriah Salip Bumi Manusia, Film Gundala Kantongi Rp48 Miliar

Joko menyebut, ketika tontonan masyarakat Indonesia masih dikekang, itu sama saja lembaga tersebut menganggap masyarakat Indonesia adalah orang-orang bodoh karena tidak bisa menentukan tontonan yang baik bagi dirinya sendiri.

"Kalau masih ada lembaga yang mengatakan bahwa ini boleh ditonton, ini enggak boleh ditonton, berarti masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai masyarakat yang bodoh karena tidak bisa menilai apa yang patut untuk mereka tonton dan apa yang patut untuk ditonton untuk keluarga mereka, oleh anak mereka," urainya. 

Dia juga menyuarakan bahwa karena semakin banyaknya penyensoran yang tak masuk di akal, hendaknya lembaga tersebut ditiadakan. Joko Anwar juga menyearakan hal ini di Twitternya dengan tagar #BubarkanKPI.

"Jadi yang namanya KPI menurut saya keberadaanya sudah tidak harus ada di Indonesia. Bubarkan KPI," tandas Joko Anwar.

(arm/syf)