Dono Kasino Indro Resmi Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah Gantikan Politisi Korup

Dono Kasino Indro akhirnya resmi dilantik sebagai anggota DPRD Lombok Tengah untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Politikus PKS berusia 37 tahun itu masuk melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) setelah kursi milik Mahrup dinyatakan kosong karena kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI tahun 2021-2022.

Pelantikan berlangsung pada Senin (1/12) dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD.

Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, menyampaikan harapan agar Dono mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat dan membawa perubahan positif bagi daerahnya.

"Izinkan saya memberikan penghormatan dan terima kasih kepada Saudara Mahrup yang telah berdedikasi dan bekerja banyak atas kemajuan daerah. Untuk Saudara Dono Kasino Indro, kami ucapkan selamat datang," kata Ramdan dikutip dari detikBali.

Dono mendapatkan kesempatan PAW karena menjadi peraih suara terbanyak kedua dari PKS di Dapil Pujut-Praya Timur pada Pileg 2024.

Ia memperoleh 2.519 suara, terpaut cukup jauh dari Mahrup yang meraih 4.385 suara.

Kursi yang ditinggalkan Mahrup kosong setelah ia dinyatakan sebagai terdakwa kasus korupsi KUR BSI bersama lima orang lainnya, termasuk Muhammad Sidik yang juga mantan anggota DPRD Lombok Tengah.

Keduanya terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kasus tersebut mencuat sepanjang persidangan 2024-2025 dan menimbulkan kekosongan representasi PKS di dapil tersebut sebelum akhirnya Dono ditetapkan sebagai pengganti.

Dono Kasino Indro berasal dari Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Berdasarkan laman Info Pemilu KPU, Dono menamatkan pendidikan di SMAN 2 Mataram pada 2007. Sejak tahun 2021, ia bekerja sebagai operator alat berat.

Selain pengalaman profesional, Dono memiliki rekam jejak organisasi sebagai ketua kelompok tani pada 2019-2020. Ia juga aktif dalam perkumpulan penyewaan alat berat di Lombok Tengah.

Beberapa sumber menyebut Dono pernah menjadi staf Desa Mertak sehingga memiliki pengalaman administrasi pemerintahan tingkat dasar.

Dengan pelantikannya, Dono resmi mengisi kekosongan kursi PKS dan diharapkan membawa perspektif baru bagi DPRD Lombok Tengah melalui latar belakang yang dekat dengan masyarakat desa dan sektor alat berat.