Ini Ucapan Atalia Praratya soal Bantuan Al Khoziny yang Picu Protes Forum Santri

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, sempat mengutarakan pendapatnya soal rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.

Pada September lalu, Ponpes Al Khoziny ambruk saat pengecoran terakhir. Dalam insiden ini, tiga santri dinyatakan tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka.

Namun, pemaparan Atalia soal bantuan Al Khoziny memicu amarah komunitas santri. Pada Selasa (14/10), sekelompok massa mengatasnamakan Forum Santri Nusantara menyambangi rumah Atalia Praratya di Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat.

Menurut laporan CNNIndonesia.com, massa menuntut pemecatan Atalia Praratya dari bangku DPR RI. Mereka menilai ucapan Atalia Praratya tidak peka terhadap para korban.

Mereka juga menuding Atalia gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI yang seharusnya mengawasi transparansi anggaran.

Lantas, apa ucapan Atalia Praratya yang dianggap melukai para korban serta komunitas santri?

Atalia Praratya sempat meminta pemerintah untuk meninjau kembali penggunaan dana APBN yang dialokasikan untuk perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.

Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan, supaya tidak menimbulkan kesan bahwa lembaga yang lalai justru mendapat bantuan.

"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," ucap Atalia.

"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," sambungnya.

Atalia menyadari bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi para santri serta menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Namun, menurutnya perhatian pemerintah seharusnya juga mencakup ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya yang kondisi bangunannya sudah tua dan berisiko membahayakan keselamatan.

"Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko," lanjut Atalia.