Hanya BTS yang Penuhi Syarat, 26 Agensi Protes UU Tunda Wamil Tak Adil

Asosiasi Konten Musik Korea (KMCA) mengajukan keluhan secara resmi pada Kementerian Pertahanan Nasional tentang amandeman Undang-undang Layanan Militer yang akan berlaku 23 Juni 2021.

Melansir Korea JoongAng Daily, undang-undang itu memungkinkan para Idol KPop atau seniman budaya populer untuk menunda pendaftaran hingga usia 30 tahun dengan syarat bahwa individu tersebut harus direkomendasikan oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata di antara penerima Order of Cultural Merit dari presiden.

Menurut KMCA yang menaungi 26 agensi di industri hiburan Korea Selatan, undang-undang tersebut dianggap tak adil karena hanya boy group BTS yang memenuhi syarat tersebut.

Oleh karena itu, pada 1 April lalu, KMCA mengajukan keberatan tertulis pada Kementerian Pertahanan Nasional tentang pasal 12-3 dari Keputusan Penegakan Undang-Undang Dinas Militer tidak realistis.

Menurut seorang perwakilan dari KMCA, amandemen ini jelas berarti bahwa tidak ada musisi selain anggota BTS yang dapat memenuhi syarat dan hanya sebuah 'ejekan' saat ditinjau secara rinci.

Pasalnya, hanya musisi yang telah berkarier setelah 15 tahun yang dapat dianugerahi prestasi budaya dan usia rata-rata musisi yang telah dianugerahi adalah lebih dari 60 tahun.

Namun hanya BTS sebagai musisi muda yang dianugerahi Order of Cultural Merit oleh Presiden Moon Jae In pada tahun 2018 lalu sebagai pengecualian atas langkahnya yang memecahkan rekor meskipun baru memulai debutnya pada tahun 2013.

"Jadi jika seorang musisi pria ingin memenuhi kriteria sebelum dia berusia 28 tahun, dia harus memulai karier KPop-nya ketika dia berusia paling lambat 13 tahun," kata KMCA.

"Dan itu bahkan tidak berarti bahwa mereka dapat menunda layanan mereka. Itu hanya persyaratan untuk mengajukan jasa. Ada seperangkat standar terpisah untuk melihat apakah mereka benar-benar mendapat kesempatan untuk menunda layanan mereka," sambungnya.

KMCA menilai bahwa undang-undang tersebut mendiskriminasi musik pop dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya.

Menurut KMCA, orang-orang yang mendirikan perusahaan rintisan juga berhak atas penangguhan wajib militer, serta mereka yang sedang menempuh studi sarjana atau pascasarjana di luar negeri.

"Kami tidak secara membabi buta mengatakan kami menginginkan standar yang lebih realistis," kata pejabat KMCA.

"Persyaratan saat ini sangat tinggi dan tidak realistis. Bagaimana musisi seharusnya memenuhi kriteria yang tidak mungkin dicapai? Yang kami minta adalah agar kementerian menghasilkan standar yang dapat dicapai dan dipenuhi oleh musisi, bukan tindakan luar biasa yang tidak mustahil dibuat," tukas KCMA.