Nanda Gita Eks Aktris FTV Ikut Aksi Demo di Belanda, Dukung Tuntutan 17+8

Eks aktris FTV Nanda Gita turut mendukung tuntutan rakyat Indonesia terhadap pemerintah meski kini telah tinggal di Belanda. Bersama dengan diaspora Indonesia lain, Nanda Gita turut bergabung dalam aksi damonstrasi damai terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda.

Pada foto yang dibagikan akun Instagram @aristakusumas, tampak Nanda Gita bersama dengan diaspora Indonesia lain di Belanda bergerak bersama menuju KBRI Den Haag untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap Tanah Air.

"Hari ini, 4 September 2025, langkah-langkah kecil kami bergema di jalanan Kota Den Haag. Kami, diaspora Indonesia di Belanda, berkumpul dengan satu tujuan: menyuarakan kepedulian pada Tanah Air," tulis akun tersebut pada keterangan unggahan dikutip Jumat (5/9).

Sayangnya ketika rombongan diaspora Indonesia tiba di KBRI, Duta Besar Indonesia tak hadir secara langsung untuk menerima tuntutan secara langsung. Meski demikian, pada diaspora tersebut tak patah semangat untuk tetap bersuara.

Nanda Gita sendiri dalam foto yang dibagikan terlihat membawa poster yang mendukung tuntutan 17+8 yang sebelumnya ramai digaungkan di media sosial. Tak hanya itu, ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghapus korupsi dan kemiskinan.

Pada unggahan yang sama, Nanda Gita meninggalkan komentar dukungan agar para diaspora Indonesia tak berhenti bersuara demi keadilan rakyat, menegaskan bahwa dirinya masih merupakan bagian dari Indonesia meski kini tinggal di luar negeri.

"Terima kasih untuk terus bersuara," komentar Nanda Gita.

Aksi demonstrasi di Indonesia sebelumnya meluas ke berbagai daerah untuk menuntut keadilan bagi rakyat. Berawal dari permasalahan tunjangan anggota DPR RI, kini rakyat menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Sementara tuntutan 17+8 sendiri merupakan rangkuman berisi tuntutan rakyat yang disusun oleh sejumlah figur publik di Indonesia dengan harapan tuntutan-tuntutan tersebut dapat dilaksanakan oleh DPR RI.