PNS Work From Anywhere, Enak Bener Abdi Negara Kerja di Kafe & Rumah

Rencana pemerintah menerapkan sistem kerja Work From Anywhere atau disingkat menjadi WFA untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Rencana WFA tersebut perlu disiapkan lebih matang agar persiapan para abdi negara bekerja di mana saja bisa berjalan dengan mulus.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Eko Sakapurnama, mengatakan ada tiga hal utama yang perlu disiapkan sebelum kebijakan WFA diimplementasikan.

Melansir detikcom, Eko mengatakan poin pertama dalam rencana kebijakan WFA adalah sistem atau infrastruktur yang harus mendukung karena bagaimanapun PNS merupakan pelayanan publik.

"Jadi meskipun WFA ya pelayanan publik tidak boleh terganggu," kata Eko.

Poin kedua yang dituturkan Eko adalah soal budaya dan pola pikir. Artinya adalah penerapan sistem WFA perlu dipastikan bahwa PNS tetap bekerja secara otomatis tanpa perlu pengawasan langsung.

"Karena biasanya WFH atau WFA malah di dapur, malah apa. Istilahnya kerja 8 jam nggak optimal," bebernya.

PNS Dki Jakarta/ Foto: Rifkianto Nugroho

Poin yang ketiga, mekanisme kinerja selama kebijakan WFA bagi PNS harus terstruktur seperti para pimpinan yang melakukan pengawasan secara detail.

"Pimpinan dalam hal ini harus mengawasi, pastinya by system tapi dia harus detil. Misalnya, selama seminggu itu output-nya mau ngapain, jadi ini harus perencanaan kinerja harus kuat juga, manajemen kinerja harus kuat juga," imbuhnya.

Rencana untuk PNS bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere mendapatkan ragam respons dari publik, kebanyakan mempertanyakan apakah WFA untuk PNS sebagai abdi negara dapat memberikan manfaat positif untuk masyarakat Indonesia. 

Baca di halaman selanjutnya.

Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik menyatakan pendapatnya kepada CNBC.

Ia menilai bahwa kebijakan WFA adalah kegiatan positif tapi persoalan terkait infrastuktur koneksi internet yang belum merata harus menjadi perhatian.

"Di Asia saja (internet) kita yang terburuk. Bekerja di kantor dengan pimpinan produktivitas kita buruk lalu bagaimana kalau bekerja di WFA. Memotivasi orang di depan mata aja sulit apalagi yang tidak. Itu yang harus dipikirkan para pemimpin," kata Agus.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai tantangan penerapan WFA terkait pengawasan sejalan dengan citra PNS sebagai abdi negara.

Baca Juga : 5 Tips Sehat & Bugar Selama Masa Pandemi

"Kemudian bagaimana di daerah, pengawasan di daerah sulit sekali tentu nggak akan optimal. Kalau belajar pengalaman kemarin WFH saja, waktu pandemi, itu diperkirakan 1,6 juta ASN tidak diketahui kinerjanya," kata Trubus.

"Itu dulu yang dirilis KemenPANRB, memang kesulitannya di situ," sambungnya.

Ribuan PNS DKI Jakarta/ Foto: Rifkianto Nugroho

Trubus juga menambahkan bahwa perlu adanya aturan tertulis yang jelas termasuk sanksi tegas bagi para PNS yang melanggar sebagai antisipasi dari penyimpangan moral.

"Jadi tidak memanfaatkan itu untuk pekerjaan-pekerjaan lain, nanti malah dia mengerjakan yang lain, lobi-lobi yang lain, karena nggak ada yang mengawasi," pungkasnya.