Berkaitan dengan Politik, Eks Menkeu Ditangkap Kasus Pencucian Uang

Mantan Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Paudel, ditangkap aparat kepolisian atas dugaan keterlibatan dalam kasus pencucian uang.

Penangkapan ini menjadi kasus terbaru yang menjerat mantan pejabat tinggi Nepal setelah gelombang demonstrasi antikorupsi pada 2025 menggulingkan pemerintahan sebelumnya.

Bishnu Paudel ditangkap pada Senin (22/6) waktu setempat. Selain pernah menjabat sebagai menteri keuangan, ia juga merupakan wakil ketua Partai Komunis CPN-UML yang dipimpin mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Juru bicara Kepolisian Nepal, Abhi Narayan Kafle, memastikan penyelidikan terhadap Paudel akan berfokus pada dugaan tindak pidana pencucian uang.

"Departemen akan menyelidiki keterlibatannya dalam pencucian uang," kata Abhi Narayan Kafle kepada AFP.

Dalam laporan lainnya, Kafle juga menjelaskan lokasi penangkapan Paudel.

"Ia ditahan dari sebuah hotel di Nepal barat," ujarnya.

Setelah diamankan, Paudel langsung dibawa menuju ibu kota Kathmandu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Ia akan diserahkan ke Departemen Investigasi Pencucian Uang untuk menjalani proses hukum," kata Kafle lagi.

Penangkapan Paudel memicu reaksi keras dari mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Menurutnya, tindakan pemerintah terhadap salah satu petinggi partainya merupakan langkah yang sarat kepentingan politik.

"Aksi politik," kata Oli saat menanggapi penangkapan Paudel.

Oli juga menuding pemerintahan Perdana Menteri Balendra Shah telah bertindak secara otoriter.

Sementara itu, Kepala Humas Partai CPN-UML, Niraj Acharya, menegaskan partainya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.

"Kami akan mengikuti aturan hukum dan para pemimpin kami siap menghadapi ujian apa pun," ujar Acharya.

Namun, ia menilai pemerintah memperlakukan partainya secara tidak adil.

"Namun pemerintah ini telah menunjukkan perilaku diskriminatif. Kami akan melawannya," tegasnya.

Kasus ini terjadi setelah Nepal mengalami perubahan politik besar. Pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Balendra Shah berjanji membersihkan praktik korupsi yang selama ini menjadi sorotan publik.

Aksi protes pada 2025 yang semula dipicu penolakan terhadap pembatasan media sosial berkembang menjadi demonstrasi besar menuntut pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi. Kerusuhan tersebut menewaskan sedikitnya 76 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya.

Tak lama setelah Balendra Shah dilantik sebagai perdana menteri pada Maret 2026, KP Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak sempat ditangkap untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam penindakan keras terhadap demonstran.

Keduanya kemudian dibebaskan setelah hampir dua pekan ditahan dan tidak didakwa.