Profil Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru yang Jadi Tersangka Penghasut Aksi Anarkis

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen ditangkap pada Senin (1/9) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan aksi demo anarkis.

Delpedro ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penghasutan aksi demonstrasi anarkis sejak 25 Agustus 2025.

"Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan/atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45 a ayat 4 juncto Pasal 28 ayat 3 UU No 1 2024 tentang ITE," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dikutip dari detikcom, Selasa (2/9).

Profil Delpedro Marhaen

Delpedro Marhaen Rismansyah adalah seorang pengacara, peneliti, dan aktivis HAM yang dikenal vokal menyuarakan isu-isu demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Delpedro memiliki rekam jejak akademis di bidang hukum dan politik. Dia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanegara.

Dia melanjutkan studinya dan mengambil gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Universitas Tarumanegara.

Sejak tahun 2024, Delpedro menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Lokataru Foundation, sebuah organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus kuat pada advokasi strategis terkait kebebasan berekspresi, perlindungan kelompok rentan, dan pencegahan kekerasan aparat.

Delpedro selama ini dikenal sebagai seorang yang berani dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak warga negara. Dia juga sering terlibat dalam advokasi kasus-kasus yang bersinggungan langsung dengan kekuasaan dan aparat.

Bukan sekali ini saja Delpedro terlibat aksi demonstrasi yang berakhir dengan penangkapan. Namanya sempat mencuat saat ia dikabarkan ikut ditangkap dan dianiaya oleh aparat setelah demonstrasi menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR RI pada 2024.