Ini Daftar Figur Publik yang Kena Imbas Pembocoran Data NPWP Diduga Bjorka

Lama hilang, hacker Bjorka mendadak muncul. Peretas itu kini kembali dengan membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dikatakan ada sekitar enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang diduga telah dibocorkan dan dijual Bjorka Breack Forums. Dari enam juta data yang tersebar terdapat data NPWP milik Presiden Jokowi serta kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Kabar kebocoran data NPWP terungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia melalui cuitan di akun X (Twitter).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga 150 juta rupiah. Data yg bocok diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh.

"NPWP milik Jokowi Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," lanjutnya.

Melansir CNN Indonesia, Teguh juga menambahkan tangkapan layar pada unggahan penjahat siber di Brench Forums. Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 juta.

"Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna," bunyi keterangan Bjorka dalam forum gelap tersebut.

Falcon Feeds, perusahaan keamanan siber, juga mengungkapkan soal penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi mulai dari NIK, nomor telepon hingga alamat.

"Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi," cuit Falcon Feeds.

Usai aksi Bjorka ini terungkap, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyebut pihaknya tengah melakukan pendalaman.

"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ucapnya.