Terungkap! Ini Isi Perjanjian Damai Andre Taulany dan Erin Usai Gugat Cerai

Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid mengungkapkan isi perjanjian damai kliennya dengan Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany. Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2025 itu berisi kesepakatan usai cerai serta memisahkan pembahasan soal harta bersama.

Fahmi menuturkan bahwa isi perjanjian damai Andre Taulany dan Erin hanya berfokus pada kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan.

"Isi perdamaiannya mereka sepakat untuk bercerai. Mereka sudah sepakat bahwa ini sudah tidak bisa lagi dan mereka sudah sepakat mengakhiri pernikahannya," beber Fahmi Bachmid saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Pada perjanjian tersebut, Erin selaku termohon juga menyatakan bahwa dirinya telah menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Andre Taulany.

Lebih lanjut, Fahmi Bachmid juga membeberkan bahwa salah satu poin penting dalam perjanjian itu adalah pemisahan antara urusan perceraian dengan urusan harta bersama mereka. Fahmi menegaskan bahwa tak ada pembahasan harta gana-gini dalam dokumen itu.

"Terkait dengan harta dan sebagainya itu nanti akan dibicarakan, tapi akta yang kita serahkan itu adalah murni terkait dengan perceraian saja," ujar Fahmi.

Maka dengan demikian, seluruh urusan di luar status perkawinan Andre Taulany dan Erin akan diselesaikan secara pribadi di kemudian hari.

Walau perjanjian damai sudah disetujui bersama, Fahmi Bachmid menekankan bahwa proses sidang cerai dengan kehadiran saksi perlu tetap dilakukan. Hal ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi agar negara bisa menerbitkan akta cerai yang sah.

"Wajib harus dipenuhi Andre menghadirkan bukti dan menghadirkan saksi, karena kalau administrasi hukum tidak terpenuhi, maka tidak bisa ada keluar namanya akta cerai atau tidak bisa keluar namanya ikrar talak," pungkas Fahmi.

Andre Taulany sendiri telah berupaya mendaftarkan gugatan cerai terhadap Erin sebanyak tiga kali sejak tahun 2024. Gugatan cerai Andre Taulany terhadap Erin kemudian baru diproses usai diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025.