Deddy Corbuzier Bantah Tudingan Jadi Buzzer Rp150 Juta: Gue yang Nombok!

Artis Deddy Corbuzier akhirnya ikut lantang bersuara untuk mendukung tuntutan rakyat terhadap pemerintah Indonesia, meski dirinya masuk dalam jajaran Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

Status Deddy Corbuzier sebagai bagian dari pemerintahan saat ini membuat banyak orang menuding dirinya tak berpihak kepada rakyat. Meski demikian, Deddy Corbuzier kini ikut lantang bersuara lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya.

"17+8," tulis Deddy Corbuzier singkat disertai dengan emoji bendera Indonesia pada keterqangan unggahan itu, dikutip Jumat (5/9).

Keterangan itu diduga merujuk pada tuntutan rakyat 17+8, yang merangkum permintaan dari rakyat untuk pemerintah demi mendukung kesejahteraan negara yang disusun oleh sejumlah figur publik.

Tak hanya menyinggung 17+8, Deddy Corbuzier juga dengan tegas meminta para pejabat negara untuk melaksanakan tugas yang telah mereka janjikan kepada rakyat Indonesia.

"Demo sudah terukur, sudah saling menjaga NKRI. Jadi sudah saatnya juga negara menjalankan janjinya!" seru Deddy Corbuzier pada unggahan itu.

Sayangnya, pernyataan Deddy Corbuzier itu justru disambut tudingan kurang mengenakkan. Deddy Corbuzier dituding menjadi bagian dari buzzer pemerintah yang kabarnya dibayar sebesar Rp150 juta untuk mengunggah opini pro pemerintah.

"Cair 150 juta nggak om?? Bertanya dengan nada lembut," komentar akun @gwd***.

"Kontraknya udah habis kah om?" tambah akun @pan***.

"Yang lain udah mandi, lu baru nyebur om," sahut akun @gre***.

Namun tanpa disangka, Deddy Corbuzier membalas komentar-komentar yang menuding dirinya menjadi buzzer pro pemerintah dengan bayaran Rp150 juta. Lewat balasan satir, ayah Azka Corbuzier itu menyebut justru dirinya yang rugi.

"Lebih ke nombok kalau gue," tulis Deddy Corbuzier di kolom komentar dengan emoji tertawa.

Soal mengapa dirinya baru bersuara ketika banyak figur publik yang telah berseru untuk keadilan rakyat pada pemerintah, Deddy menegaskan bahwa dirinya hanya bersikap berhati-hati. Hal ini terutama karena dirinya merupakan bagian dari jajaran Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

Sementara tuntutan 17+8 yang disusun untuk menyuarakan keresahan rakyat diketahui telah diserahkan kepada pihak DPR RI untuk didalami. Aksi demonstrasi pun sebelumnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk menyuarakan keresahan terhadap pemerintah.