Blunder Saat Hitung Tunjangan Rumah, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Kini Dinonaktifkan

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang pernah dihujat gegara hitungan tunjangan rumah anggota dewan, kini dinonaktifkan dari jabatannya.

Langkah ini diputuskan oleh Partai Golkar sebagai bentuk pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji, dikutip dari detiknews, Minggu (31/8).

Mereka juga mempertimbangkan suara masyarakat yang belakangan ini memperjuangkan aspirasi.

"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

"DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," tambahnya.

Adies Kadir sebelumnya viral usai menyebut tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan adalah hal yang wajar. Ia menuturkan bahwa anggota dewan pantas menerima tunjangan itu karena tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Selain itu, Adies Kadir juga menjadi buah bibir usai menjabarkan hitung-hitungan tunjangan rumah anggota DPR RI dalam sebulan.

"Kalau sekitar sini (Senayan) kan ngontrak atau kita kos kan Rp3 juta per bulan, yang didapat kan Rp50 juta per bulan. Kalau kita Rp3 juta, kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan, padahal yang didapat hanya Rp50 juta perbulan, masih nombok lagi," kata Adies Kadir.

Perhitungan Wakil Ketua DPR RI itu menjadi sorotan dan memicu beragam komentar negatif di media sosial.