Lucky Hakim Dijatuhi Sanksi Terkait Perjalanannya ke Luar Negeri

Bupati Indramayu, Lucky Hakim akhirnya mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sanksi tersebut dijatuhi usai Lucky Hakim menyelesaikan proses pemeriksaan terkait perjalanannya ke luar negeri.

Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan, pemeriksaan terhadap Lucky Hakim dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta melibatkan 9 orang saksi. Dalam pemeriksaan itu, ada dua pelanggaran utama yang diduga dilakukan oleh Lucky Hakim, yakin ketidaktahuan terhadap aturan izin ke luar negeri, serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk seluruh perjalanan tersebut.

"Tim inspektorat menemukan bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui adanya kewajiban menyampaikan surat izin ke luar negeri dalam kondisi apa pun, ke mana pun, dan untuk tujuan apa pun," ucap Bima Arya dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dilansir dari Detikcom, Selasa (22/4).

Lucky Hakim pun diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan. Walaupun tengah menjalani sanksi, tapi Lucky Hakim tetap harus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

"Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas pokok sebagai kepala daerah, dan sanksi dari Kemendagri. Jadwal kehadiran akan disusun oleh Sekjen Kemendagri," tutur Bima Arya.

Kemendagri akan segera menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan seluruh kepala daerah tentang kewajiban dalam mengajukan izin ke luar negeri sesuai prosedur. Selain itu, untuk lebih mendalami serta menghayati tugas-tugas sebagai kepala daerah.

"Waktu yang dialokasikan untuk pembinaan ini bukanlah waktu yang terbuang. Ini adalah waktu berharga untuk memperdalam pemahaman tata kelola pemerintahan agar uang rakyat kembali manfaatnya ke rakyat," pungkasnya.