Jadi Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier Disindir Belum Lapor LHKPN

Deddy Corbuzier kena sindir perkara belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Padahal, seharusnya Deddy Corbuzier mengirimkan laporan tersebut dengan batas maksimal tiga bulan setelah dirinya dilantik sebagai Stafsus Menteri Pertahanan.

"Dari database KPK, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip dari CNNIndonesia.

Budi menjelaskan bahwa pihak KPK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk menanyakan terkait status Staf Khusus Menteri setara dengan Pejabat eselon I, II, atau III.

Koordinasi tersebut dilakukan mengingat dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2019, atas jabatan tersebut termasuk sebagai wajib lapor.

"Sehingga jika setara dengan jabatan tersebut, yang bersangkutan wajib melaporkan LHKPN-nya dengan batas waktu 3 bulan sejak pelantikan, atau 12 Mei 2025," kata Budi, Selasa (11/2).

Namun, bila jabatan sebagai Stafsus Menteri tidak termasuk dalam jabatan tersebut, batas waktu pelaporannya dihitung dua bulan sejak Perkom 3 Tahun 2025 efektif berlaku, yaitu 1 Juni 2025.

"KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini," tandasnya.

Hal ini membuat warganet ramai menyindir sosok Deddy Corbuzier yang dinilai arogan sejak naik sebagai seorang Staf Khusus.

"Sombong sombong eh belum lapor LHKPN wkwk," komentar warganet di laman X/Twitter.

"Dah lah Ded, laporan dulu baru banyak omong," sindir yang lainnya.

Diketahui, pelantikan Deddy Corbuzier ini pertama kali disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melalui akun Instagramnya.

Sejalan dengan acara tersebut, Sjafrie juga menyerahkan anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan pada suami Sabrina Chairunnisa tersebut.

"Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat," tulis Sjafrie.