Kronologi PHK Massal TVRI & RRI: Efisiensi Anggaran, Kena Sindir hingga Batalkan Pemecatan

TVRI dan RRI menjadi sorotan karena dikabarkan melakukan PHK massal. Peristiwa ini bermula dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Sejumlah organ pemerintahan belakangan ini memang mengurangi pengeluaran. Akibatnya, sejumlah karyawan terpaksa dirumahkan.

Dari narasi yang beredar, PHK massal di TVRI dan RRI itu dikabarkan berdampak pada sekitar 1.000 pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.

Penyiar RRI Ternate, Sarnisa A. Kadir, menangis karena dia terkena PHK, padahal sudah 11 tahun mengabdi. Dia meminta Presiden Prabowo untuk mempertimbangan efisiensi anggaran yang dijalankan.

"Di sini ruangan di mana saya bekerja selama 11 tahun menjadi seorang penyiar. Bapak (Presiden), kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak," katanya.

"Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak. Di mana letak yang Bapak bilang bahwa, bapak mencintai rakyat Bapak," ujarnya lagi.

Kabar PHK massal itu kemudian menarik perhatian politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Putra Nababan. Ia mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.

"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi," ujar Putra di DPR RI

Putra memberikan kritiknya, di mana seharusnya tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

"Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja," tegasnya.

Pihaknya mengkhawatirkan sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan.

Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.

Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

Ia juga mengkritik framing yang beredar di lapangan, di mana pemangkasan anggaran disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?," katanya.

TVRI dan RRI kini batal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya buntut efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Pengumuman itu diutarakan setelah keduanya menggelar rapat di waktu yang sama dengan DPR, Rabu (12/2).