Pejabat Pemerintah Diminta Naik Angkutan Umum, Raffi Ahmad: Saya...

Raffi Ahmad turut memberikan tanggapan terkait usulan pejabat pemerintah diminta naik angkutan umum seminggu sekali. Seperti diketahui, Raffi ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Terkait usulan pejabat pemerintah diminta naik angkutan umum, Raffi pun memberikan tanggapannya.

Suami Nagita Slavina itu mengaku dirinya sebagai pejabat pemerintah akan selalu mengikuti arahan yang dikeluarkan.

"Ya kita ikut saja apa arahan yang terbaik untuk meng-influence semua masyarakat yang terbaik," ucap Raffi Ahmad dilansir dari Detikcom, Kamis (30/1).

Ayah tiga orang anak itu juga mengaku dirinya suka naik transportasi umum. Bahkan, ia mengaku masih sering naik transportasi umum.

"Saya suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum," akunya.

Seperti diketahui, pejabat pemerintah selama ini selalu menggunakan mobil dinas yang nyaman serta mendapat pengawalan dari iringan patroli. Ternyata hal ini menimbulkan kritikan dari Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro.

Ia menyebut seharusnya pejabat pemerintah mulai meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar pejabat pemerintah dapat memanfaatkan transportasi umum.

"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," ujar Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, dilansir dari DetikOto.

MTI mengatakan sebaiknya penggunaan patwal dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

MTI juga menyebut penggunaan transportasi umum oleh pejabat pemerintah juga bisa membuat mereka mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang dihadapi masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," pungkasnya.