Presiden dan Pejabat Negara Tak Dapat THR Tahun Ini
DIS |
Insertlive
Jakarta
-
Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengumumkan kebijakan untuk membayarkan THR bagi para PNS, TNI dan Polri khusus untuk eselon 3 ke bawah. Dipastikan THR mereka cair tahun ini.
"Presiden, Wapres, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara tidak mendapat THR," ujarnya melalui konferensi pers, di Jakarta, Selasa (14/4).
THR itu telah termasuk hitungan dari gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada tanpa termasuk perhitungan tunjangan kinerja. Sementara bagi para pensiunan PNS akan tetap mendapatkan THR sesuai nominal di tahun lalu.
"Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," lanjutnya.
Adapun pembayaran THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni menjelang hari raya. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi Presiden terkait eselon I dan II juga para anggora DPR tak dapat THR dalam proses revisi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan memberikan instruksi lanjutan untuk mengkalkulasi seluruhnya dan akan diputuskan dalam sidang kabinet minggu depan.
Kebijakan ini diikuti dengan anggaran negara yang akan dialokasikan untuk menanggulangi upaya pencegahan wabah virus corona yang merebak di Indonesia.
(dis/fik)
Loading ...
Advertisement
"Presiden, Wapres, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara tidak mendapat THR," ujarnya melalui konferensi pers, di Jakarta, Selasa (14/4).
THR itu telah termasuk hitungan dari gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada tanpa termasuk perhitungan tunjangan kinerja. Sementara bagi para pensiunan PNS akan tetap mendapatkan THR sesuai nominal di tahun lalu.
"Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," lanjutnya.
Adapun pembayaran THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni menjelang hari raya. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi Presiden terkait eselon I dan II juga para anggora DPR tak dapat THR dalam proses revisi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa nantinya Presiden Jokowi akan memberikan instruksi lanjutan untuk mengkalkulasi seluruhnya dan akan diputuskan dalam sidang kabinet minggu depan.
Kebijakan ini diikuti dengan anggaran negara yang akan dialokasikan untuk menanggulangi upaya pencegahan wabah virus corona yang merebak di Indonesia.
(dis/fik)
